Guru Minta Vaksinasi Dituntaskan Sebelum PTM Digelar |TechOPet Online

Terdapat beberapa hal yang harus diterapkan sebelum pembelajaran tatap muka (PTM).

TechOPet.com, JAKARTA — Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, pembukaan sekolah yang direncanakan dilakukan secara serentak pada Juli 2021 harus sangat berhati-hati. Setidaknya, terdapat beberapa hal yang harus diterapkan sebelum pembelajaran tatap muka (PTM).

Hal pertama yang harus dilakukan yakni tuntasnya vaksinasi untuk seluruh guru dan tenaga kependidikan secara nasional. Hingga April 2021, P2G mendapatkan data bahwa baru 746 ribu guru divaksin tahap pertama.

“Padahal, targetnya lima juta pendidik dan tenaga kependidikan rampung divaksin hingga Juni. Jadi proses vaksinasi memang agak terlambat,” kata Satriwan, dalam keterangannya, Senin (3/5).

Selain itu, sekolah juga wajib mengisi daftar periksa yang dibuat Kemendikbud terlebih dulu. Hingga 2 Mei 2021, masih ada 246.383 sekolah yang belum merespons, dari total 535.460 sekolah yang terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik).

Bagi sekolah-sekolah yang sudah merespons, harus diverifikasi oleh dinas pendidikan dan dinas kesehatan setempat. Proses verifikasi ini menurut Satriwan pasti membutuhkan waktu lebih. “Artinya, sekolah masih jauh dari kata siap untuk dibuka, jika ditinjau dari kesiapan sarana prasarana,” kata Satriwan menambahkan.

P2G merekomendasikan agar pemerintah daerah dan sekolah merujuk kepada Daftar Tilik Kesiapan Sekolah Dibuka yang dibuat oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Sebab, daftar tersebut menurut P2G lebih terperinci, lengkap, dan hati-hati.

Satriwan menambahkan, uji coba PTM yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebaiknya benar-benar selektif dan dilakukan evaluasi berkala. P2G juga merekomendasikan agar seluruh pemerintah daerah membuka hotline layanan pengaduan uji coba PTM, agar orang tua dan masyarakat bisa mengawasi pelaksanaan uji coba PTM.

Berdasarkan temuan P2G, rata-rata yang terjadi di sekolah adalah pelanggaran protokol kesehatan dan 3M baik di sekolah ataupun pulang sekolah. Dinas Pendidikan dan Satgas Covid Daerah juga tidak memberikan sanksi baik kepada pribadi (siswa, guru) maupun sekolah, jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan dan 3M tersebut. Perlakuan tegas hanya diberikan jika ada siswa/guru positif Covid-19, berupa penutupan sekolah.

Bagikan

Tinggalkan komentar